Read Time:1 Minute, 52 Second

BOGOR ||
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini, seharusnya disambut gembira oleh warga Desa Susukan Kecamatan Bojong gede Kabupaten Bogor, karena dimasa sulit seperti sekarang ini pemerintah mengadakan program PTSL dengan biaya murah sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Mentri, dan untuk Kabupaten Bogor hanya membutuhkan biaya 150 ribu rupiah.

Namun fakta diduga terjadi di Desa Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, dimana proses pembuatan PTSL tersebut biayanya jauh dari ketentuan SKB 3 Mentri bahkan dengan waktu yang lama hingga beberapa tahun sertifikat PTSL tersebut tak kunjung selesai sebagaimana dikeluhkan beberapa warga yang namanya minta dirahasiakan.

Menanggapi hal tersebut, Roni SH dari LSM Generasi Muda Peduli Tanah Air (Gempita) mengatakan pihaknya mensinyalir ada unsur kesengajaan merekayasa biaya yang tidak seharusnya dibebankan kepada masarakat (pendaftar PTSL), dan jika nanti terbukti ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan secara berjama’ah, maka pihaknya akan mendorong agar pihak aparat penegak hukum menindak tegas siapapun yang terlibat.

“Kami akan segera melaporkan masalah ini ke pihak yang berwajib dan kami akan mengawal masalah ini supaya menjadi terang benderang. Saya meyakini ada yang salah, apa lagi sampai disengaja dengan cara menampung sebanyak banyaknya pendaftar PTSL padahal kuota sudah ditentukan oleh ATR /BPN sehingga terjadi tumpang tindih berkas,” imbuh Roni, Selasa (1/2/2022).

Menurut Roni, mengacu kepada instruksi presiden (Inpres) yang tertuang melalui keputusan Mentri No.12 Tahun 2017 Tentang PTSL, seharusnya dilaksanaknan oleh satgas dengan baik, Cepat, Tepat dan penuh tanggung jawab,karna Semua sudah terpasilitasi baik pembiayaan dan sistemnya. pelaksanaan program ini sudah menggandeng beberapa sumber dana termasuk Dana Desa (DD).

BPN melalui satgas fisik dan yuridis, lanjut Roni, bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, prosedurnya ada laporan progres tiap minggu terpampang di Kantor Desa agar mudah diketahui oleh warga, juga ada tanda terima saat warga penyerahan surat berharga dan segera memberitahu jika ada persyaratan yang kurang.

“Harapan kami dan tentunya harapan kita semua agar penegak hukum segera bergerak untuk menindak tegas terhadap dugaan adanya tindak pidana pungutan liar dan dugaan penyalahgunaan jabatan serta adanya pelanggaran terhadap SKB 3 Mentri yang sangat merugikan masyarakat tersebut, dan bila diperlukan kami akan membentuk Posbakum Gempita di Desa Susukan untuk mengawalnya lebih lanjut,” pungkas Roni.

Awak media kami masih terus melakukan investigasi di lapangan untuk ditindaklanjuti pada pemberitaan berikutnya.

(Alan/DidiS)

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Mts Al Anhar Berikan Reward atas Prestasi Siswa
Next post PPRI : Selamat Hari Pers 9 Februari 2022
Close