Terjadi Upaya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sukabumi -
0 0
Read Time:3 Minute, 2 Second

Sukabumi – Sejak tahun 2015 Pemerintah telah mengeluarkan moratorium tentang larangan pengiriman TKW ke Timur Tengah, namun sepertinya larangan tersebut tidak digubris oleh para oknum sponsor untuk tetap memberangkatkan para calon TKI secara ilegal untuk dipekerjakannya sebagai pembantu rumah tangga.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut nyaris terjadi di Sukabumi Jawa Barat, dan upayanya diduga dilakukan inisial LH warga Warung kondang Cianjur terhadap calon TKI berinisial E (46) warga Sukabumi.

Diceritakan E, bahwa semula dirinya ingin berangkat mengadu nasib untuk bekerja ke luar negeri karena alasan ekonomi, dimana sebagai single parent, E harus menghidupi ketiga orang anaknya, namun juga E tidak tahu bahwa keberangkatan saat ini sudah ilegal sehingga dia ikut daftar menjadi calon TKI melalui LH dikenalkan oleh inisial S yang juga tidak mengetahui akan adanya larangan pemberangkatan TKI tersebut.

Menurut pengakuan E, selama menjalankan proses mulai dari medical check up hingga pembuatan pasport, E menginap satu malam di penampungan berupa rumah kosong, di sana dirinya banyak menemukan kejanggalan termasuk tidak diperlakukan secara manusiawi dengan harus menunggu dikasih makan hanya sehari sekali oleh ibu asrama berinisial S, “Saya dikasih makan oleh ibu asram bernama S, namun layaknya ngasih makan seekor kucing,” ujar korban ditemui di kediamannya September lalu.

Masih menurut E, kemudian dirinya dibawa ke kantor Imigrasi yang beralamat di Cilegon Banten untuk proses pembuatan pasport. Tidak jelas kenapa pembuatan pasport dilakukan di Cilegon Banten. Saat itu E diwawancara oleh petugas imigrasi dengan relatif singkat, E masuk ke kantor Imigrasi tanpa membawa dokumen apapun, setelah selesai proses pembuatan pasport, E kembali diantar pulang ke Sukabumi. Di rumah, E baru membaca berkas pengambilan pasport yang ternyata ada perbedaan data kelahiran, seharusnya sesuai KTP tahun 1976 menjadi 1981.

Karena beberapa hal yang menurutnya sangat janggal, ahirnya E berubah pikiran dan tidak ingin lagi meneruskan penerbangannya ke Timur Tengah karena merasa tidak nyaman dengan rentetan kejadian yang dialaminya dan menjadi lebih hawatir karena merasa pemberangkatannya tidak dilakukan oleh PT yang resmi sehingga pemberangkatannya akan menjadi ilegal.

“Apalagi dengan adanya perbedaan data tahun kelahiran, kalau ada apa-apa saya akan mengalami kesulitan karena data di Timur Tengah dengan tahun kelahiran 1981 dan warga Cilegon pula, pastinya Pemerintah akan kesulitan mengurus saya yang datanya tidak bakal sama dengan data yang ada di Indonesia. Juga karena merasa bukan PT resmi yang ngurus, saya hawatir jika terjadi sesuatu hal maka tidak akan ada yang tanggung jawab,” imbuh E.

“Tspi dengan adanya tuntutan terhadap saya agar saya mengembalikan uang sebanyak 10 juta itu, saya uang dari mana. Boro-boro uang sebanyak itu, untuk makan sehari-hari aja saya masih banyak kekurangan,” keluh E.

Dikonfirmasi di kediamannya, LH (47) tidak menampik atas tindakannya yang dilakukan terhadap inisial E, “Memang betul, saya yang ngurus pemberangkatan E termasuk nganter medikal di Jakarta,” katanya, Rabu (5/10/22).

LH juga mengakui, apabila E mau mundur atau tidak mau berangkat ke Saudi Arabia, dirinya meminta E untuk mengganti uang kerugian sebesar 10 juta rupiah atas biaya pembuatan medikal, pasport dan 2 juta rupiah fee yang telah dikeluarkannya untuk proses pengurusan persiapan pemberangkatan ke Timur Tengah.

“Silahkan aja kalau mau mundur, tidak mau berangkat, tapi ganti dulu uang saya yang telah saya keluarkan sebesar 10 juta rupiah untuk biaya pembuatan medikal, pasport dan 2 juta rupiah uang fee,” ujar LH.

Menyikapi fenomena tersebut, Tim Defakto Peduli (TDP) bersinergi dengan Padepokan Sapujagat Cabang Cisero Sukabumi berencana melaporkan informasi (LI) terkait permasalahan yang dialami inisial E kepada pihak berwajib, “Kami akan laporkan informasi ini kepada pihak berwajib, biar hukum yang mengurus lebih lanjut karena Negara kita Negara Hukum,” ungkap Herna Kabiro Defakto diiyakan oleh Ust Asob selaku Ketua Padepokan Sapujagat Cisero Sukabumi.

(Tim)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

By admin

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *