0
0
LEBAK BANTEN ||
Ricuh pemotongan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng di Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak Banten, setelah investigasi dan verifikasi serta konfirmasi kepada para pihak, kini nyaris terkuak pelakunya diduga oknum wartawan.
Beberapa Warga Desa Cimanyangray, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten mengeluhkan adanya pemotongan anggaran BLT Migor sebesar Rp500 ribu dinilai memaksa keluarga penerima manfaat (KPM) memotong dana hingga sebesar Rp220 ribu dengan alasan untuk dibelikan daging lebaran.
“Iya dapat BLT migor Rp500 ribu tapi udah diambil lagi ada yang nagih ke rumah minta Rp220 ribu katanya buat beli daging lebaran dan beras 5 kilo gram, yang Rp20 ribu upah cape yang nagih jadi kami cuma nerima Rp280 ribu, sedangkan kami untuk keperluan sehari-hari jelang lebaran banyak bukan mikirin daging aja.” ucap Mawar (bukan nama sebenarnya) sambil terlihat kesal, Sabtu (17/4/2022).
Menurutnya, pihaknya merasa aneh dengan pemerintah desa karena BLT diberikan kepada masyarakat namun diambil lagi dengan alasan akan diberikan daging dan beras oleh pihak Desa.
Dituturkannya, semua KPM di sini didatangin dan dipinta lagi sebesar nominal tersebut, dan pihaknya sebelum menerima BLT sejak dapat bantuan disuruh ngisi tanda tangan pernyataan bahwa apabila tidak bersedia dibelanjakan sembako yang ditentukan maka harus bersedia dikeluarkan dari data penerima bantuan.
“Padahal setahu saya, bantuan pemerintah pusat merupakan hak masyarakat, kita bebas mau membelikan sembako dimana dan kapan saja, karena kebutuhan masyarakat berbeda beda, mungkin ada yang tidak suka dengan daging yang nanti dibelikan pemerintah desa atau masyarakat ada keperluan lain. Saya menduga ini hanya akal-akalan pihak desa saja cari untung,” tuturnya ternyata lebih pintar dari dugaan.
Ungkapan senada disampaikan oleh Melati (juga bukan nama sebenarnya) yang mengaku BLT yang diterimanya dipotong jumlah tersebut. Ia mengaku heran kenapa pihak desa tetap mengambil keputusan tersebut tanpa mendengarkan aspirasi atau meminta pendapat warga masyarakat terlebih dahulu.
“Saya mohon kepada pemerintah pusat maupun Kabupaten, terhadap aparat desa jangan memperlakukan Bansos seperti ini. Kami tidak diberi kebebasan belanja karena uang bantuan di desa kami dipotong Rp220 ribu dengan dalih mau dibelikan daging lebaran dan beras oleh pihak desa,” katanya penuh harap kepada Pemerintah.
Dikonfirmasi awak media, kepala desa Cimanyangray, Parid menerangkan. “Sebaiknya langsung datang saja ke lokasi dan cari info benar apa tidak pemberitaan di medsos tersebut, karena begitu saya cek prades, sama sekali tidak pernah mengarah arahkan para penerima bantuan BLT minyak goreng sebesar 500rb untuk menunjuk warung mana pun,” terangnya berkelit.
“Jadi saya bersama prades selalu mengarahkan tolong uang ini di belanjakan kepada sembako nabati dan hewani. Kalau menurut saya lebih baik awak media langsung aja turun meninjau ke lapangan, biar jelas siapa dalang semua ini,” sambungnya terkesan menyembunyikan siapa pelaku sebenarnya
Terpisah, salah satu oknum pengambil dana BLT sebut saja (IR) mengatakan : “Kok kongkalikong? Saya manusia butuh, saya sekedar menawarkan dibilang bisnis, saya kerja ada bossnya, kalo boleh jujur saya kerja kalo kata orang kota, saya selesnya. Lucu euy,” terangnya
“Janggan kaitkan aparat desa, ini berita dari mana? Aparat desa sama lurah gak ada urusannya, kami inisiatif sendiri, kami hanya dibilang pedagang bro,” cetusnya seraya mengaku dirinya juga wartawan dan menunjukan foto kartu Persnya.
Lebih lanjut ia pun menegaskan : “Anda Jangan mengarang bikin berita. Siapa yang kepaksa, toh saya yang turun ke warga. Siapa yang kepaksa, mana, saya pengen tau orang nya, kalo saya minta saksi siapa yang mau bersaksi dikampung saya sndiri. Jangan bikin Hoks,’ kesalnya.
Terpisah, Jajang Nurjaman Ketua Kordinator Lembaga Center for Budget Analysis (CBA) ikut bicara menyikapi Bantuan Langsung Tunai diduga adanya pemangkasan oleh oknum Perangkat Desa. Sesuai aturan tidak boleh dipotong dengan alasan apapun, “Itu hanya dalih oknum mengaku atau mencatut perangkat desa bahkan mungkin Kades dicatutnya untuk memuluskan memotong BLT untuk beli daging, patut diduga hanya modus atau akal-akalan saja,” tegasnya.
Ketua Center for Budget Analysis mendorong warga yang kena potongan atau yang mengetahui adanya praktik potongan sebaiknya segera melapor ke aparat penegak hukum, seperti kepolisian, “Di sisi lain kejadian adanya potongan dana BLT di desa harusnya menjadi perhatian Bupati setempat termasuk Kemendes,, jangan dipelihara kebiasaan buruk oknum seperti ini harus ditindak tegas,” terangnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan : “Bupati khususnya bisa memberhentikan sementara kades jika terlibat permasalah hukum, dan Kemendes sebaiknya memperbaiki sistem kontrol dan pengawasannya terhadap pejabat desa yang tidak efektif dalam melaksanakan program pemerintah pusat, bahkan terhadap oknum tersebut yang menggunting dalam lipatan,” tutupnya.
Reporter : Budi
