Read Time:3 Minute, 30 Second

foto Dini Mardiani, didapat dari Status Agency yang memajang Dini layaknya barang dagangan

CIANJUR ||
Bermaksud untuk mengkonfirmasi terkait nasib Dini Mardiani, warga Kp Pasirgombong Rt. 02/02 Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat yang tengah berada di Dubai Uni Emirat Arab, maka setelah proses mediasi di kantor Desa Sukamulya tempat tinggal NS selaku Petugas Lapangan (PL) rekrutment calon tenaga kerja wanita (TKW) yang merekrut Dini Mardiani, disepakati untuk mendatangi PT SPA di Jalan Baru Lingkar Timur Cianjur dan bertemu dengan HA selaku Penanggungjawab PT, Jumat (25/3/2022).

Mediasi di kantor Desa Sukamulya

Konfirmasi disaksikan NS dan suami NS serta perwakilan dari keluarga Dini berjalan alot karena awak media kami yang juga memegang surat Kuasa dari Keluarga Dini mendapat tantangan untuk melanjutkan ke ranah hukum, setelah sebelumnya ada rencana Dini dipanggil Agency di Saudi, awak media menitipkan jangan ada kekerasan.

“Tapi saya titip, jangan ada kekerasan,” ungkap awak media kami jelas terekam suara.
Bukan tanpa dasar merasa perlu menitipkan, karena dari pengalaman sebelumnya, jika terdapat kasus seperti ini biasanya TKW ditekan dan bahkan dengan kekerasan untuk kemudian diancam tidak akan diurusnya apabila mengungkapkannya. Baru setelah di Tanah Air mereka berani mengungkapkannya.

Namun rupanya kalimat tersebut memicu ketersinggungan dari HA, “Kami tidak pernah ada kekerasan” ungkapnya dengan kontrak produktif karena diungkapkannya justru dengan nada keras.

Melihat situasi tidak kondusif, awak media kami  menegaskan : “Jika tidak ada kesepakatan, terpaksa kami akan menempuh jalur hukum,” ungkap awak media kami yang dijawab ‘silahkan’ oleh HA.

Menyikapi kasus tersebut, Direktur LBH Pendekar, Hendra Sudrajat angkat bicara, “Kami menghimbau kepada semua pihak terkait derita TKW Dini Mardiani, agar para pihak terutama Pemerintah membantu memulangkan Dini kembali ke Indonesia, karena Dini mengeluh sakit dan ingin pulang karena sudah tidak sanggup lagi meneruskan kontraknya hingga 2 tahun,” ungkap Hendra dihubungi melalui Ponselnya, Jumat (25/3/2022).

Hendra Sudrajat

“Kami memang kesulitan melacak keberadaan Agency dan PT yang memberangkatkan Dini, dan atas bantuan awak media ‘defakto’ telah berhasil menemukan alamat bahkan penanggung jawab PT. Untuk itu kami apresiasi kepada media defakto, dan kami akan menindaklanjutinya, apalagi mendapat tantangan dari penanggungjawab PT tersebut,” ungkap Hendra, geram.

Menurut Hendra, keharusan memulangkan TKW dari Timur Tengah adalah sejalan dengan Moratorium Kemenaker tahun 2015 yang masih berkaku, melarang pengiriman TKW ke Timur Tengah untuk sektor informal, namun faktanya sesuai dengan kasus kejadian yang menimpa Saudari Dini Mardiani tersebut, baik PL maupun HA masih melakukan pengiriman TKI ke Timur Tengah untuk bekerja di sektor informal sebagai Pembantu Rumah Tangga.

Masih menurut Hendra, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Pasal 2ayat (1) yang melarang siapapun untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia .

“Maka, keberangkatan Dini jelas tidak dibenarkan oleh Moratorium Tahun 2015  dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO dan pelakunya merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipenjarakan dan harus dipenjarakan, agar merasa jera dan agar menghentikan praktik buruk menjual manusia ke luar negeri,” ungkap Hendra

Maka, langkah pertama yang harus diambil oleh para pihak adalah membantu kepulangan Dini dan bahkan masih banyak Dini lainnya yang diberangkatkan ke Timur Tengah. Mereka semua harus segera dipulangkan karena pemberangkatan mereka bertentangan dengan Moratorium dan sekaligus merupakan kejahatan tindak pidana perdagangkan orang,” terang Hendra.

“Lebih mirisnya lagi, terpantau awak media selama berada di kantor PT tersebut banyak berlalu lalang calon TKW hendak diberangkatkan ke Timur Tengah. Ini harus segera dihentikan. Pokoknya apapun bentuknya praktek human trafficking harus dihentikan, itu jelas merupakan eksploitasi manusia atas manusia yang terlarang dan tidak dibenarkan oleh hukum manapun, karena human trafficking itu merupakan bentuk perbudakan modern dan merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia,” imbuh Hendra, geram seraya mengatakan akan segera menjawab tantangan HA untuk kasus Dini.

“Segera dalam waktu dekat, kami agendakan pada minggu depan, akan membuat laporan Kepolisian terkait kasus Dini, dan ini merupakan jawaban atas tantangan HA untuk menempuh jalur hukum. Karena ternyata jalur mediasi atau non ligitasi sudah dilakukan dan tidak membuahkan hasil,” pungkasnya.
(Tim)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Ade Yasin: Kemajuan Rumah Sakit Harus Diimbangi dengan Peningkatan Layanan
Next post Ormas PP Ranting Cijeruk Gelar Santunan Anak Yatim
Close