Read Time:2 Minute, 9 Second


LEBAK BANTEN ||
Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) di Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak Banten diduga dijadikan ajas manfaat oleh oknum untuk kemenangan kembali Inkamben pada Pilkades mendatang, sebagaimana pemberitaan sebelumnya di media ini berjudul PROGRAM BSPS DIPOLITISIR OKNUM PERANGKAT DESA UNTUK MENDUKUNG PETAHANA DALAM PILKADES MENDATANG.

Praktisi hukum, Antonius Badar Karwayu SH buka suara : “Secara ketentuan peraturan perundang-undangan saya melihat adannya dugaan pelanggaran yang terjadi. Oknum yang ada dalam video terlihat tidak dapat memisahkan kepentingan pelaksanaan program desa dengan kepentingan kampanye calon kepala desa. Dirinya terlihat mencampurkan kepentingan pihak atau golongan tertentu saat menjalankan tugas/kewajibannya selaku perangkat Desa

“Hal seperti ini tentu dapat dikategorikan sebagai dugaan penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power), dalam ketentuan Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disebutkan bahwa Perangkat desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,” imbuhnya.

Masih menurut Antonius, dalam Pasal 52 Undang-undang yang sama mengatakan bahwa Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Oleh karena itu tindakan seperti dalam video dapat dikenakan sanksi administratif kepada oknum yang bersangkutan.

“Kedua, Penerapan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa harus menjadi perhatian bersama semua pihak. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa: “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. oleh karena itu dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan seperti yang dimaksud dalam hasil temuan masyarakat, seharusnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, kota/kabupaten. dalam hal ini bupati Serang, dan jajarannya,” imbuhnya lagi.

Kemudian, menurut Antonius, apabila benar telah terjadi adannya pelanggaran maka sanksi harus diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada oknum yang bersangkutan. Kepala Desa pun harus memberikan tanggungjawab atau klarifikasi terharap dugaan pelanggaran tersebut.

“Dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa saksi yang diberikan adalah berupa sanksi administratif mulai dari pemberian teguran, sampai dengan pemberhentian dari jabatan. Untuk mewujudkan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik tentu saksi harus tegas diberikan apabila memang terbukti adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum perangkat desa saat menjalankan tugasnya,” tegas Antonius.

Dikonfirmasi awak media kepala desa pondok panjang (SD) menerangkan : “Saya tidak pernah berbicara dan mengajak apalagi memaksa untuk mempertahankan diri saya, apalagi sekarang saya masih menjabat itu, tidak bener kang. Dan ataupun nanti ketika saya mencalonkan diri lagi sebagai cakades itu dikembalikan lagi ke masyarakat masing-masing,” kilahnya.

“Mau memilih siapapun juga terserah, saya tidak melarang, karena punya hak masing-masing dan pilihan masing-masing,” tutupnya.

(Budi/Hera)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Ricuh BLT Migor di Desa Cimanyangray – Lebak, Mulai Terkuak Pelakunya
Next post Dirgahayu Kopasus ke-70
Close