Read Time:3 Minute, 2 Second


Cimahi KBB ||
Badan Pemantau dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Lembaga Aliansi Indonesia
(BP2 Tipikor LAI) melaporkan dugaan penyalahgunaan jabatan dan penyelewangan anggaran APBD Desa Girimukti, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang diduga dilakukan oleh mantan kades berinisial AS kepada Polres Cimahi.

Dalam laporan bernomor 199/BP2 TIPIKOR-LAI/L/I-2022, tanggal 20 Januari 2022 tersebut menjelaskan adanya dugaan kegiatan fiktif serta adanya kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan spesifikasi, dan laporan tersebut sampai hari ini masih dalam proses penyidikan pihak kepolisian.

“Pada tanggal 15 Maret 2022 kami memenuhi panggilan Kanit Tipikor Polres Cimahi, Iptu Herman Saputra dan diterima oleh Penyidik Pembantu Caesar S. Bastian untuk memberikan keterangan. Kami sangat mengapresiasi pemanggilan tersebut untuk menarik keterangan lainnya, dan hingga saat ini kami masih mensuplai informasi dan data-data pendukung lainnya,” ungkap Agustinus PG dikutif dari gardatipikornews.com.

“Kami akan konsisten dan akan terus mengawal serta mengawasi pengembangan dari laporan dugaan penyalahgunaan jabatan dan korupsi di Desa Girimukti itu tersebut, sekalipun kami sedikit menyayangkan penanganan terkait dengan kasus ini terkesan lamban” keluh Agustinus.

Ditambahkannya, hingga saat ini mobil ambulance yang diperuntukan kepentingan warga Desa Girimukti, masih saja dipegang dan dipergunakan oleh mantan Kades tersebut untuk kepentingan usaha pribadinya dan di parkir di halaman rumahnya.

“Seharusnya  dengan telah ditangkapnya Kades Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat berinisial JR dan MS Mantan Kades Cibogo oleh Krimsus Polda Jabar tahun 2021, dijadikan efek jera oleh para Kades yang lain, bahwa hukum tidak akan ada toleransi kepada yang menyalahgunakan jabatan juga wewenang, serta harus dijadikan bahan evaluasi serta perhatian aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), khususnya aparat penegak hukum (APH) dalam menyikapi dan menindak lanjuti laporan dugaan korupsi dari masyarakat,” imbuhnya.

“Saya yakin penyidik dapat mengungkap dugaan korupsi yang dilakukan mantan Kades
Girimukti tersebut, yang sekarang sudah diberhentikan oleh Plt Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan, sesuai dengan Keputusan No.141.1/Kep.161-DPMD/2022 tentang Pemberhentian Kades Girimukti periode 2019-2025 tanggal 19 Januari 2022, karena telah  terbukti pula melakukan kecurangan pada saat penghitungan suara berdasarkan putusan PTUN Jakarta dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI,”  terang Agustinus.

Ditambahkan juga, informasi, dokumen dan data-data pendukung seperti foto dan video yang menunjukan adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Kades terkait dugaan pekerjaan fiktif dan pekerjaan yang tidak sesuai spek, semua sudah diserahkan kepada pihak penyidik, diantaranya pekerjaan pemeliharaan jalan yang dialihkan dan dijual pada pihak lain, Pekerjaan pemeliharaan monument/ gapura/ batas desa yang diduga anggarannya dimark up sekitar Rp.24 juta, mangkraknya pekerjaan jalan di RW 07 sekitar Rp.68 juta dan viralnya sebuah tambakan atau tanggul yang baru saja selesai sekitar satu minggu sudah jebol/ amblas diduga akibat kurangnya mutu material dengan anggaran sekitar Rp.130 juta.

Sepertinya banyak warga yang geram, tambah Agustinus, terbukti dari informasi yang kami terima berupa video, warga dan Karang Taruna melakukan protes di kantor Desa Girimukti, terkait anggaran Karang Taruna, Guru Ngaji dan Guru Paud yang belum dibayarkan oleh mantan kepala desa tersebut.

“Kami mengapresiasi atas kepercayaannya untuk menindaklanjuti laporan warga. Namun kami menghimbau kepada warga Girimukti, khususnya kaum milenial di Kabupaten Bandung Barat untuk berani dan kritis mengawasi penyerapan anggaran dana desa dan APBD Pemkab Bandung Barat, termaksud kinerja Para Pejabatnya,” tegasnya.

Terlebih, masih menurut Agustinus, hasil audit BPK RI Perwakilan Jabar di Kabupaten Bandung Barat TA. 2020, hasilnya sangat memprihatinkan, banyak temuan penyelewengan anggaran dan terkesan tidak ada pengawasan, “Jangan takut, semua warga mempunyai hak bertanya, mengawasi dan melaporkan, itu amanah dan dilindungi oleh undang-undang, agar semua tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara awak media deFakto.id telah berusaha menemui Mantan Kades dan para pihak terkait untuk melakukan konfirmasi guna menindaklanjuti pemberitaan tersebut.

(Ppri/Tim Red)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Program BSPS Dipolitisir Oknum Perangkat Desa untuk Mendukung Petahana dalam Pilkades Mendatang
Next post Berita Dugaan Korupsi, Ini Kata Kades Giri Mukti Cipongkor
Close