Read Time:2 Minute, 31 Second

EDITORIAL ||
Hak atas pemulangan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di Luar Negeri khususnya di Timur Tengah kerap dipermainkan oleh aparat atau tepatnya Oknum Petugas dengan berbagai latar belakang kepentingan termasuk kepentingan Agen dengan terbatasnya jumlah PMI yang tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja di wilayahnya.

Pantauan awak media defakto.id di lapangan, untuk tidak memulangkan PMI, Petugas kerap berkelid dengan berbagai alasan birokratif bahkan konon berani mengancam PMI sebagai bentuk penolakan bahwa kepulangan PMI tidak bisa dilakukan walaupun PMI benar-benar menginginkan pulang.

Oknum tersebut seolah mengabaikan bahaya yang lebih besar apabila PMI tidak dipulangkan ke Indonesia, seperti sakit yang berkelanjutan dan atau penyiksaan yang berkelanjutan dari majikannya. Yang penting dapat fulus atas penjualan orang tersebut.

Bagaimana tidak, ternyata harga jual satu orang PMI di Timur Tengah apabila misal habis kontrak ingin pulang namun bisa ditahan dengan berbagai cara hingga dapat kembali menjualnya ke majikan lain untuk jangka waktu tertentu, harga dalam rupiah mencapai sekitar 200 juta per orang PMI.

Sungguh nominal tersebut memang menggiurkan bagi para Oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, hingga mereka kerap berupaya menahan kepulangan PMI khususnya di Timur Tengah ini. Padahal ini nyata dan kasat mata sebagai memperdagangan orang.

Al kasus adalah Aneu Trisnawati warga Cianjur yang terjebak ke tanah Erbil/Irak. Atas saran kekuarga, Ane mendatangi Agency dan melaporkan diri ingin pulang karena tidak tahan kerja paksa dalam keadaan sakit yang dideritanya, dan bahkan harus menerima siksaan majikan. Namun naas nasib Aneu, karena pengaduan dan pernyataan ingin pulangnya ditolak mentah – mentah oleh Oknum Petugas Agency Mali Kurdi.

Harapan keluarga untuk mendapatkan bantuan dari Petugas yang seharusnya wajib melindungi dan memulangkan Ane, ternyata malah mempersulit sejak awal dengan mengatakan bahwa Aneu tidak bisa pulang sebelum habis kontrak 2 tahun, sebaliknya malah Aneu ‘dijual’ berulang kali dan Aneu pun terpaksa tidak dapat menolak walau dalam keadaan sakit.

Tak jauh berbeda dengan Aneu, Dewi yang mengadukan nasibnya ke KBRI Bagdad atas perlakuan majikan kepadanya, hingga kini tidak ada tanggapan yang sebagaimana mestinya dari pihak KBRI, hingga ahirnya keluarga lepas kontak dengan Dewi. Dan kini keluarga Dewi di Tanah Air sangat hawatir karena kehilangan jejak Dewi.

Jika setiap institusi di dalam dan di Luar Negeri diisi oleh Oknum bermental mementingkan keuntungan pribadi dan kelompok, maka tamatlah riwayat anak bangsa yang terlanjur berangkat ke Luar Negeri dengan niat mencari mata pencaharian membantu ekonomi keluarga agar menjadi lebih baik layaknya mereka yang sukses bekerja di Luar Negeri sekalipun hanya sebagai seorang pembantu rumah tangga.

Sudah saatnya aparat penegak hukum bertindak untuk memberantas siapapun oknum bajingan pelaku TPPO di Dalam maupun di Luar Negeri, baik perorangan maupun korporasi yang patut diduga bercokol di PJTKI, Imigrasi, Kedutaan Besar, Bandara Internasional, KJRI, dan BP2MI di dalam maupun di luar negeri, karena didalamnya ada saja oknum pelaku TPPO yang telah melanggar UU 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Penjelasan atas UU 21/2007 tentang TPPO mengatakan bahwa Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.

YLBH Pendekar, Legal Corporate deFakto.id

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Kapolres Sukabumi Salurkan Bantuan Korban Bencana Alam di Cibadak
Next post Sekda Kabupaten Bogor Ikut Tinjau Gebyar Vaksinasi Presisi di Cisarua
Close