Read Time:1 Minute, 34 Second

Bekasi – Melalui acara ngopi bareng warga, Kepala Desa (Kades) Burangkeng, Kecamatan Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Nemin bin H Sain mensosialisasikan pentingnya administrasi pertanahan di kediaman Suparman ketua RT 03/06, Jalan Gang Bunga no.99 Desa Burangkeng, Jumat (22/7/2022).

Kades Nemin didampingi Sekdes Ali Gunadi hadir bersama Staff Desa juga Bimaspol dan Babinsa Desa Burangkeng, menjadi Narasumber dalam sosialisasinya menerangkan pentingnya administrasi pertanahan.

Ngopi bareng warga dengan membahas administrasi pertanahan yang dinilai sangat penting tersebut mendapat apresiasi warga yang hadir dengan jumlah sekitar 120 orang mengikuti acara sejak pukul 20 WiB.

Dalam acara tersebut, dikatakan Kades Nemin, saat ini pihaknya sudah menerbitkan hampir 1200 sertifikat melalui program PTSL, “Alhamdulillah sudah hampir 1200 sertifikat PTSL sudah terbit dan sampai di masyarakat. Pesan saya kepada warga yang sudah menerima sertifikat PTSL agar disimpan dengan baik, dan warga yang belum sertifikat agar segera mengajukan pembuatan sertifikat tanah miliknya”.

“Saya berharap agar seluruh warga memiliki surat tanah miliknya berupa sertifikat, karena sertifikat merupakan bentuk surat yang final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak mudah dipermainkan oleh oknum yang nakal seperti mafia tanah,” ungkap Kades Nemin.

Sementara sambutan seorang warga mengatakan harapannya agar acara ngopi bareng jangan hanya dilakukan sesaat dan dapat dijadikan agenda tetap pihak desa sebagai ajang silaturahmi dan sosialisasi berbagai program pemerintah yang harus diketahui oleh masyarakat.

Dalam acara yang dihadiri tokoh masyarakat dan tokoh tokoh agama tersebut, Babinsa yang baru beberapa hari bertugas di desa tersebut, Serka Darsin mohon kerjasamanya kepada warga dan Ormas yang ada di wilayah RT 03/06 khususnya untuk bersinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Acara berahir hingga pukul 23.30 dengan diahiri makan nasi uduk bersama.

Diketahui, PTSL merupakan program pemerintah pusat singkatan dari pendaftaran tanah sistimatis lengkap guna memudahkan masyarakat dalam melakukan tertib administrasi tanah dengan biaya murah sesuai dengan surat kesepakatan bersama (SKB) 3 mentri yang terkait dengan keamanan dan ketertiban pertanahan.
(ASTera)

Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Previous post Reses Dapil I DPRD Kab Bogor, Infrastruktur Masih Menjadi Prioritas di Sukaraja
Next post Pemilik Lahan Didakwa Lahannya Sendiri, Kuasa Hukum : Dunia Hukum Sedang Sakit
Close